KEBIJAKSANAAN
PEMERINTAH
Kebijakan
Periode selama 1966-1969
Pada periode 1966-1969
Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan
dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang
mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan
tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama. Pembersihan
proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari
faham-faham komunisme. Titik beratnya, yaitu penurunan tingkat inflasi, proses
produksi yang tidak efektif dan efisien, penggunaan pendapatan yang lebih
efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan.
Kebijakan
Pelita I
Pada periode pelita I
perekonomiaan Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami
tinggkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan
peraturan mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata
uang rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan
dana semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk
investasi agar menambah lapangan pekerjaan.
1. PP No. 16 Tahun
1970 à penyempurnaan tataniaga ekspor dan impor.
2. PP bulan Agustus
1971 mengenai devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika.
Sasarannya kestabilan
harga bahan pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran
barang di dalam negeri.
Kebijakan
Pelita II
Sasaran yang hendak di
capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana,
mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil
meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam
hal irigasi. Di bidang industry juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak
jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
Kebijakan
Pelita III
Lebih menekankan pada
Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah
pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi
Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut.
Kebijakan
Pelita IV
Menitik beratkan pada
sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri,
baik industri berat maupun industri ringan. Selain swasembada pangan, pelita IV
juga dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga.
Kebijakan
Pelita V
Menitik beratkan pada
sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan
meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri khususnya
industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga
kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat
menghasilkan mesin mesin industri.
Pelita V adalah akhir
dari ploa pembangunan jangka panjang tahap pertama.
Kebijakan
Moneter
Kebijakan Moneter
adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk
perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter
digolongkan menjadi dua dalam pengaturan jumlah uang yang beredar pada
masyarakat, yaitu:
1.
Kebijakan Moneter
Ekspansif: kebijakan menambah jumlah uang yang edar.
2.
Kebijakan Moneter
Kontraktif: kebijakan mengurangi jumlah uang yang edar.
Empat instrument untuk
menjalankan kebijakan moneter, yaitu operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto,
Rasio Cadangan Wajib, Himbauan Moral.
Kebijakan
Fiskal
Kebijakan fiskal
adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran
Negara. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami
inflasi, maka pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat
dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta
kestabilan lagi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi
jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil
pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah
pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat
pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
Kebijakan
Fiskal dan Moneter di Luar Negeri
Kebijakan
Menekan Pengeluaran
dilakukan dengan cara
mengurangi pengeluaran konsumsi. Dengan cara menaikkan pajak pendapatan,
menaikkan tingkat bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah.
Kebijakan
Memindahkan Pengeluaran
Dengan cara
1. Memaksa: Mengenakan
tarif dan atau kuota, mengawasi pemakaian valuta asing.
2. Rangsangan:
mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas
pungli dan biaya siluman, menstabilkan harga dan upah di dalam negeri,
melakukan devaluasi
Kebijakan
Subsidi BBM
Pada tahun ini
banyaknya kontroversi yang dibahas oleh masyarakat yang berkaitan dengan
rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara bertahap karena secara
bertahap ini pula subsidi terhadap BBM akan dihapuskan oleh Negara. Banyak yang
tidak setuju atas kenaikan dan penghapusan BBM oleh kalangan masyarakat
menengah kebawah. Pemerintah melakukan kebijakan itu karena untuk
mengseimbangkan anggaran belanja tahunan negara kita dan mengikuti kenaikan
minyak dunia. Oleh karena itu, pemerintah sangat terpaksa melakukan kebijakan
tersebut.
Dalam kebijakan ini
akan membahas Kebijaksanaan pemerintah dalam penghapusan subsidi BBM yang pada
akhirnya menaikkan harga BBM di Indonesia itu dan cara penyaluran dana sisa
anggaran subsidi BBM itu yang menurut perhitungan APBN jumlah itu sekitar 800
miliar rupiah.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar